WARTANESIA – Serikat Pemuda Peduli Rakyat (Sepakat), menggelar aksi unjuk rasa menuntut Pemerintah Kabupaten Pohuwato, yang dinilai lamban dalam menyelesaikan persoalan 14 bidang lahan milik warga, dampak pembangunan Bendung Randangan, di Kecamatan Randangan, Selasa (26/1/2021).
Diketuai oleh Mahmudin Mahmud, sekaligus orator, masa yang melibatkan sejumlah masyarakat petani pemilik lahan tersebut, meminta pemerintah fokus menyelesaikan persoalan pembebasan 14 bidang tanah milik warga, yang terkatung-katung sejak awal pekerjaan proyek dimulai, yakni tahun 2013.
“Persoalan ini sudah berlarut-larut. Jika pemerintah tidak mau membayar, tolong sampaikan. Kami datang karena jenuh dengan janji-janji pemerintah, yang sampai sekarang tidak jelas,” kata Mahmudin.
“Sepuluh tahun memimpin, bupati sekarang saja tidak sanggup menyelesaikan masalah ini, apa lagi masa pemerintahannya tinggal menghitung hari. Apakah ada jaminan bupati baru nanti bisa menyelesaikan ini.”
Menanggapi hal itu, pemerintah melalui Sekda Pohuwato, Iskandar Datau, meminta warga bersabar. Sebab persoalan ini tengah diselesaikan. “Semua butuh proses. Anggarannya ada, bukan di kami, tapi di provinsi,” harap Iskandar.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pohuwato, Anwar Sadat mengatakan bahwa, masyarakat tidak perlu khawatir.
“Tahapan dan prosesnya sekarang sudah di tahapan ketiga. Jiki ini sudah rampung. Selanjutnya akan dibayarkan,” ujar Anwar.
“Bulan Desember 2020, tim sudah turun. Nanti, kita akan umumkan hasilnya. Setelah diumumkan, maka tim Appraisal akan turun dan mengumumkan nilai jual tanah. Jika warga setuju dengan harga yang ditetapkan, maka akan dibayarkan. Namun jika ada yang keberatan, maka akan dibahas lagi,” beber Anwar.
Untuk diketahui, proses pembangunan Bendung Randangan, dimulai sejak tahun 2013, dan selesai pada tahun 2018. Ditaksir, proyek yang dibiayai penuh oleh APBN ini mencapai Rp 597 miliar. (Tim)