WARTANESIA – Anggota DPRD Pohuwato, Al Amin Uduala, meminta pemerintah melakukan pendataan jumlah perusahaan yang berinvestasi di daerah. Tidak hanya jumlah perusahaan, berikut jumlah pengangguran juga menjadi hal yang tidak kalah penting untuk didata.
Hal ini disampaikan Al Amin saat rapat dengar pendapat bersama Pemrintah Daerah terkait pengelolaan tambang dan rekrutmen tenaga kerja PT. GSM, pada Selasa (27/9/2022).
Sejauh ini kata dia, pemerintah daerah tidak memiliki data valid terkait jumlah perusahaan dan jumlah masyarakat pengangguran.
“Kami minta pemerintah harus sudah memiliki data jumlah perusahaan yang masuk di daerah. Ini dimaksudkan agar pemerintah bisa menginfentarisir jumlah serapan tenaga kerja dari masing-masing perusahaan. Begitu juga data terkait jumlah pengangguran berdasarkan klasifikasi pendidikan dan keahlian,” kata Al Amin.
Selain itu, dirinya berharap, pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, turun lapangan melakukan pendataan terkait upah tenaga kerja.
“Disnaker harus turun ke perushaan yang ada di Pohuwato, memastikan upah tenaga kerja kita. Jangan duduk manis di kantor saja, ketika diminta data tidak punya. Ini bahaya ini,” tegasnya.
Diakhir penyampaiannya, Aleg Partai Golkar Dapil Kecamatan Randangan dan Taluditi ini meminta pemerintah, melakukan komunikasi intens terkait rencana PT. Pani Copper Gold merelokasi seluruh penambang yang masuk di wilayah konsesi perusahaan.
“Terakhir, kami minta pemerintah mendiskusikan dengan pihak perusahaan terkait dengan relokasi penambang lokal, agar dilakukan dengan cara persuasif dan humanis, serta memikirkan bagaimana WPR dalam hal pengurusan ijin IPR dan IUP bisa dimediasi oleh semua yang terkait,” pintanya.
Menjawab hal itu, Sekda Pohuwato, Iskandar Datau mengatakan bahwa, ke depan, pemerintah akan mendorong Disnaker untuk lebih proaktif.
“Data-data itu ada. Dinas tenaga kerja kami minta lebih pro aktif. Sebenarnya kami sudah punya aplikasi Mokaraja. Namun demikian diakui belum terealisasi baik ke perusahaan,” jawab Iskandar. (Lan)